18.00
MANAJEMEN
This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
Kamis, 15 November 2012
PROGRAM KERJA BIDANG I
UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
HIMPUNAN MAHASISWA
JURUSAN MANAJEMEN
KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENALARAN (I)
NO
|
NAMA KEGIATAN
|
PESERTA
|
WAKTU &
TEMPAT
|
PELAKSANA
|
1
|
PELATIHAN DASAR
KEPEMIMPINAN (PDK)
|
Mahasiswa
manajemen
|
25 Februari 2012
|
Panitia PDK Manajemen
tahun 2012
|
2
|
Mahasiswa Manajemen
|
17
November 2012
|
Dosen
manajemen dan
Panitia
HUT Jurusan Manajemen tahun 2012
|
|
3
|
MENJALANKAN BLOG HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN
|
Untuk
seluruh Mahasiswa Manajemen dan umum
|
isidential
|
Anggota Bidang I
|
4
|
MEMBUAT MANAJEMEN CORNER
|
Mahasiswa Manajemen
Asesor
Akreditasi Jurusan Manajemen
|
6 Juni 2012
21
November 2012
|
Anggota Bidang I
Anggota Bidang I
|
Minggu, 11 November 2012
'Go Entrepreneur' (special Suara Dosen)
Suara Hati
'Go Entrepreneur'
BEBERAPA program pemerintah sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya program bedah rumah, di bidang kesehatan ada jaminan kesehatan Bali Mandara, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan-bantuan lainnya. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulka
'Go Entrepreneur'
BEBERAPA program pemerintah sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya program bedah rumah, di bidang kesehatan ada jaminan kesehatan Bali Mandara, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan-bantuan lainnya. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulka
n masalah kemiskinan.
Seorang penulis buku tentang motivasi, Max Gunther mengatakan bahwa sistem pendidikan hanya akan melahirkan lulusan 'Sanglaritis' yang artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Mereka kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. Jadi, tidak mengherankan jika setiap tahun jumlah pengangguran dari kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi terus bertambah. Lalu pertanyaannya, siapa yang salah, mahasiswa, para orang tua, atau pemerintah? Jawabannya tentu tergantung dari sudut mana kita memandang. Kita tidak bisa mengambinghitamkan salah satu pihak.
Mengingat semakin meningkatnya jumlah pengangguran, maka sangat dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan memulai dari diri sendiri mengubah paradigma berfikir, yang awalnya pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja (menjadi seorang entrepreneur). Untuk itu perlu diciptakan iklim yang dapat mengubah pola fikir, baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa. Virus yang menularkan anak bangsa untuk mengubah cita-cita dari pegawai atau karyawan menjadi mau dan mampu menciptakan lapangan kerja harus segera direalisasikan. Cita-cita yang ditanamkan orang tua kepada anak-anak sejak kecil untuk menjadi pegawai sebaiknya dinomorduakan. Bukan berarti menjadi pegawai tidak baik, tetapi akan lebih baik jika menjadi pengusaha yang mampu memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Paling tidak, dengan menjadi entrepreneur diharapkan seseorang bisa mandiri dan tidak hanya tergantung pada rekrutmen CPNS.
I Nengah Suarmanayasa, SE.,M.Si
Dosen S1 Manajemen Undiksha Singaraja
Br. Selatnyuhan, Pengiangan, Susut, Bangli
Seorang penulis buku tentang motivasi, Max Gunther mengatakan bahwa sistem pendidikan hanya akan melahirkan lulusan 'Sanglaritis' yang artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Mereka kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. Jadi, tidak mengherankan jika setiap tahun jumlah pengangguran dari kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi terus bertambah. Lalu pertanyaannya, siapa yang salah, mahasiswa, para orang tua, atau pemerintah? Jawabannya tentu tergantung dari sudut mana kita memandang. Kita tidak bisa mengambinghitamkan salah satu pihak.
Mengingat semakin meningkatnya jumlah pengangguran, maka sangat dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan memulai dari diri sendiri mengubah paradigma berfikir, yang awalnya pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja (menjadi seorang entrepreneur). Untuk itu perlu diciptakan iklim yang dapat mengubah pola fikir, baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa. Virus yang menularkan anak bangsa untuk mengubah cita-cita dari pegawai atau karyawan menjadi mau dan mampu menciptakan lapangan kerja harus segera direalisasikan. Cita-cita yang ditanamkan orang tua kepada anak-anak sejak kecil untuk menjadi pegawai sebaiknya dinomorduakan. Bukan berarti menjadi pegawai tidak baik, tetapi akan lebih baik jika menjadi pengusaha yang mampu memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Paling tidak, dengan menjadi entrepreneur diharapkan seseorang bisa mandiri dan tidak hanya tergantung pada rekrutmen CPNS.
I Nengah Suarmanayasa, SE.,M.Si
Dosen S1 Manajemen Undiksha Singaraja
Br. Selatnyuhan, Pengiangan, Susut, Bangli
Memutus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan (special Suara Dosen)
Suara Hati
Memutus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
DIPANDANG dari sisi ekonomi, ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan
Memutus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
DIPANDANG dari sisi ekonomi, ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan
akses dalam modal. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya menjadi penyebab rendahnya tingkat upah yang diterima. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan.
Pendidikan dan kemiskinan itu ibarat dua kutub yang saling berhubungan. Seringkali kemiskinan menjadi penyebab anak didik kehilangan kesempatan atau haknya untuk mengenyam pendidikan. Di sisi lain, pendidikan adalah tol untuk mencerdaskan bangsa yang mampu memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri. Fakta di lapangan menyebutkan banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kehilangan hak pendidikannya. Selama ini rakyat miskin telah terpasung oleh kemiskinannya untuk memperoleh pendidikan yang baik, termasuk mencari ilmu di perguruan tinggi. Akibat keterpasungan itulah realita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin masih kerap terjadi. Rakyat miskin tidak bisa memperoleh pekerjaan yang baik di pasaran kerja karena kalah bersaing dengan rakyat yang memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Cara bijak yang harus dilakukan pemerintah dalam konteks memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa untuk rakyat miskin. Tetapi hal itu tidak cukup, secara bersamaan pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan dari perspektif kuantitas dan variasi keterampilan yang dibutuhkan. Investasi hendaknya diperluas jenisnya ke usaha-usaha yang bersifat padat karya bukan padat modal. Masyarakat Bali juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan sehingga mampu memasuki berbagai variasi segmentasi jenis pekerjaan yang tersedia.
I Nengah Suarmanayasa, S.E.,M.Si.
Dosen S-1 Manajemen Undiksha Singaraja
Br. Selatnyuhan, Pengiangan, Susut, Bangli
Pendidikan dan kemiskinan itu ibarat dua kutub yang saling berhubungan. Seringkali kemiskinan menjadi penyebab anak didik kehilangan kesempatan atau haknya untuk mengenyam pendidikan. Di sisi lain, pendidikan adalah tol untuk mencerdaskan bangsa yang mampu memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri. Fakta di lapangan menyebutkan banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kehilangan hak pendidikannya. Selama ini rakyat miskin telah terpasung oleh kemiskinannya untuk memperoleh pendidikan yang baik, termasuk mencari ilmu di perguruan tinggi. Akibat keterpasungan itulah realita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin masih kerap terjadi. Rakyat miskin tidak bisa memperoleh pekerjaan yang baik di pasaran kerja karena kalah bersaing dengan rakyat yang memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Cara bijak yang harus dilakukan pemerintah dalam konteks memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa untuk rakyat miskin. Tetapi hal itu tidak cukup, secara bersamaan pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan dari perspektif kuantitas dan variasi keterampilan yang dibutuhkan. Investasi hendaknya diperluas jenisnya ke usaha-usaha yang bersifat padat karya bukan padat modal. Masyarakat Bali juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan sehingga mampu memasuki berbagai variasi segmentasi jenis pekerjaan yang tersedia.
I Nengah Suarmanayasa, S.E.,M.Si.
Dosen S-1 Manajemen Undiksha Singaraja
Br. Selatnyuhan, Pengiangan, Susut, Bangli
Generasi Muda dan Pendahulu Harus Duduk Bersama Mendiskusikan Solusi Terbaik Permasalahan Negara
Suara Mahasiswa
Generasi Muda dan Pendahulu Harus Duduk Bersama
Mendiskusikan Solusi Terbaik Permasalahan Negara
Generasi Muda dan Pendahulu Harus Duduk Bersama
Mendiskusikan Solusi Terbaik Permasalahan Negara
SETIAP manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyuarakan isi pikirannya. Namun apabila ada provokasi untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas, sungguh disayangkan apabila mahasiswa sebagai kaum intelektual terprovokasi oleh hal seperti itu.
Malu melihat tayangan demo anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa universitas negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Melihat saudara kita melakukan hal yang seharusnya sebagai kaum intelektual tidak dilakukan malah dilakukan, sungguh miris. Sah-sah saja apabila kita ingin melakukan demo, karena negara ini adalah negara demokrasi. Namun, apakah harus dengan cara seperti itu meluapkan isi pikiran kita?
Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya antara generasi penerus dengan generasi terdahulu duduk berhadapan dan mendiskusikan apa solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan pelik di negara ini.
Hal ini memang sulit dilakukan dalam situasi politik yang seperti ini, semua golongan ingin didengarkan apa isi pikirannya. Lalu, apabila semua golongan ingin isi pikirannya didengarkan, siapakah yang bersedia menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi penasihat yang baik?
Tentunya hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita sebagai kaum intelektual dan bagi mereka yang sedang menjadi pejabat teras negeri ini.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Malu melihat tayangan demo anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa universitas negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Melihat saudara kita melakukan hal yang seharusnya sebagai kaum intelektual tidak dilakukan malah dilakukan, sungguh miris. Sah-sah saja apabila kita ingin melakukan demo, karena negara ini adalah negara demokrasi. Namun, apakah harus dengan cara seperti itu meluapkan isi pikiran kita?
Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya antara generasi penerus dengan generasi terdahulu duduk berhadapan dan mendiskusikan apa solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan pelik di negara ini.
Hal ini memang sulit dilakukan dalam situasi politik yang seperti ini, semua golongan ingin didengarkan apa isi pikirannya. Lalu, apabila semua golongan ingin isi pikirannya didengarkan, siapakah yang bersedia menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi penasihat yang baik?
Tentunya hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita sebagai kaum intelektual dan bagi mereka yang sedang menjadi pejabat teras negeri ini.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Membangun Persepsi Intelektual Lewat Prilaku Rasional
Suara Mahasiswa
Membangun Persepsi Intelektual Lewat Prilaku Rasional
Membangun Persepsi Intelektual Lewat Prilaku Rasional
Menyampaikan aspirasi tak semudah yang kita bayangkan. Konsekuensi untuk tidak diterimanya kritik dan saran yang akan kita sampaikan harus bisa diterima dengan hati lapang. Saling toleransi dan menghargai harus ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus agar nantinya dalam menyikapi masalah dapat ditempuh dengan jalur yang aman dan damai. Tentunya ini yang menjadi harapan dari masyarakat kepada kita sebagai kaum intelektual yang notabene dicap sebagai orang yang lebih pintar daripada mereka yang tidak mengecap ilmu pendidikan. Masyarakat luas pun akan mendukung tindakan kita apabila kita sudah mampu berperilaku tertib.
Perlu membenahi cara menyampaikan aspirasi dan menyelipkan tentang tata cara berdemo yang baik dalam kegiatan orientasi kehidupan kampus atau Ospek. Ini adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya demo anarkis dari mahasiswa yang merupakan calon-calon intelektual. Marilah kita bersama-sama membangun citra positif di masyarakat tentang kedudukan diri kita sebagai mahasiswa. Berfikir dan bertingkah laku sesuai rasional yang baik akan membuat segala tindakan kita lebih terorganisir.
Aksi-aksi demo anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu, banyak disayangkan berbagai pihak. Karena mereka merusak fasilitas umum yang merupakan milik bersama bukanlah solusi yang tepat untuk dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini. Malahan itu akan membuat masalah semakin melebar, beban pemerintah menjadi lebih berat dan tentunya merugikan banyak pihak. Namun, kenapa mahasiswa lebih memilih merusak fasilitas umum, itu karena mereka sudah tidak melihat jalan lain lagi guna mendesak pemerintah agar mendengarkan isi hati mereka sebagai warga negara. Akal sehat pun sirna ketika apa yang ingin disampaikan gagal tersampaikan, sehingga cara paling kasar dan bukan mencirikan kaum intelektual harus dilakukan. Kegagalan dalam penyampaian aspirasi telah membutakan tindakan yang salah menjadi benar.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Perlu membenahi cara menyampaikan aspirasi dan menyelipkan tentang tata cara berdemo yang baik dalam kegiatan orientasi kehidupan kampus atau Ospek. Ini adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya demo anarkis dari mahasiswa yang merupakan calon-calon intelektual. Marilah kita bersama-sama membangun citra positif di masyarakat tentang kedudukan diri kita sebagai mahasiswa. Berfikir dan bertingkah laku sesuai rasional yang baik akan membuat segala tindakan kita lebih terorganisir.
Aksi-aksi demo anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu, banyak disayangkan berbagai pihak. Karena mereka merusak fasilitas umum yang merupakan milik bersama bukanlah solusi yang tepat untuk dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini. Malahan itu akan membuat masalah semakin melebar, beban pemerintah menjadi lebih berat dan tentunya merugikan banyak pihak. Namun, kenapa mahasiswa lebih memilih merusak fasilitas umum, itu karena mereka sudah tidak melihat jalan lain lagi guna mendesak pemerintah agar mendengarkan isi hati mereka sebagai warga negara. Akal sehat pun sirna ketika apa yang ingin disampaikan gagal tersampaikan, sehingga cara paling kasar dan bukan mencirikan kaum intelektual harus dilakukan. Kegagalan dalam penyampaian aspirasi telah membutakan tindakan yang salah menjadi benar.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Ubah Pola Pikir untuk Turunkan Angka Kemiskinan
Suara Mahasiswa
Ubah Pola Pikir untuk Turunkan Angka Kemiskinan
TINGGINYA angka kemiskinan di negara Indonesia merupakan persoalan sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah. Kemiskinan di negeri ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, namun ini akan menjadi persoalan yang harus dipecahkan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Apabila hanya
Ubah Pola Pikir untuk Turunkan Angka Kemiskinan
TINGGINYA angka kemiskinan di negara Indonesia merupakan persoalan sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah. Kemiskinan di negeri ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, namun ini akan menjadi persoalan yang harus dipecahkan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Apabila hanya
dari pemerintah yang berinisiatif untuk menurunkan angka kemiskinan, namun dari masyarakat itu sendiri tidak mau mendukung, maka akan sia-sia saja program yang telah direncanakan untuk kemajuan masyarakatnya.
Kemiskinan di negari ini sejak dulu belum juga bisa teratasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan negeri ini, namun hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.
Inilah fenomena sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Upaya untuk memberantas kemiskinan yang dimulai dengan cara menurunkan angka pengangguran merupakan cara paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah harus berupaya untuk mencari lapangan usaha bagi mereka yang saat ini sedang menganggur. Namun, kembali lagi, jangan hanya pemerintah saja yang bergerak, masyarakat pun harus lebih kreatif dalam pengembangkan pola pikirnya. Jangan hanya menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pungutan-pungutan yang tidak masuk akal dan entah ke mana larinya pungutan tersebut.
Sebagai masyarakat yang cerdas dengan adanya kemajuan teknologi, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah memecahkan masalah kemiskinan yang sudah menjadi penyakit akut negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Generasi muda pun harus memiliki pemikiran yang luas dan berorientasi ke depan, sekolah jangan sekadar sekolah saja, namun sekolahlah untuk mendapatkan ilmu. Mari bersama-sama membangun negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik dari saat ini agar kita sebagai generasi muda tidak hanya membebani pemerintah, namun buktikan kita mampu memberikan sesuatu kepada negara ini.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswi Semester IV Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Kemiskinan di negari ini sejak dulu belum juga bisa teratasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan negeri ini, namun hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.
Inilah fenomena sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Upaya untuk memberantas kemiskinan yang dimulai dengan cara menurunkan angka pengangguran merupakan cara paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah harus berupaya untuk mencari lapangan usaha bagi mereka yang saat ini sedang menganggur. Namun, kembali lagi, jangan hanya pemerintah saja yang bergerak, masyarakat pun harus lebih kreatif dalam pengembangkan pola pikirnya. Jangan hanya menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pungutan-pungutan yang tidak masuk akal dan entah ke mana larinya pungutan tersebut.
Sebagai masyarakat yang cerdas dengan adanya kemajuan teknologi, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah memecahkan masalah kemiskinan yang sudah menjadi penyakit akut negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Generasi muda pun harus memiliki pemikiran yang luas dan berorientasi ke depan, sekolah jangan sekadar sekolah saja, namun sekolahlah untuk mendapatkan ilmu. Mari bersama-sama membangun negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik dari saat ini agar kita sebagai generasi muda tidak hanya membebani pemerintah, namun buktikan kita mampu memberikan sesuatu kepada negara ini.
Ni Kadek Yuliandari
Mahasiswi Semester IV Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Jangan Sekadar Kejar ''Rating'' Cerita dan Hiburan di TV Harus Mencerdaskan
Suara Mahasiswa
Jangan Sekadar Kejar ''Rating''
Cerita dan Hiburan di TV Harus Mencerdaskan
TELEVISI saat ini adalah media massa yang paling banyak memengaruhi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Menurut Survei International Foundation for Election System (IFES), 85% masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari televisi. Acara televisi yang mendominasi adalah sinetron. Kecuali yang ada genre khususnya. Acara sinetron yang sekarang sedang tayang inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga penyiaran pengontrol tayangan televisi. Karena sinetron yang tayang sekarang cenderung memiliki cerita yang hampir sama.
Sinetron yang tayang sekarang ini cenderung hanya mengejar rating. Walaupun mungkin memang banyak peminatnya (rating-nya tinggi) sehingga sinetron ini ceritanya hingga ratusan episode, tetapi tidak semestinya sinetron tersebut diperpanjang dengan cerita yang mustahil dan berlebihan. Pemerintah semestinya memantau dan memberikan peringatan kepada yang memproduksi sinetron tersebut agar membuat cerita yang lebih logis, menghibur dan tentunya yang mendidik. Karena selama ini masyarakat telah terbiasa menonton sinetron yang pemainnya cantik, tampan dan cerita yang dramatis. Mereka tidak sadar akan dampak dari sinetron tersebut.
Ada sinetron yang diambil dari latar belakang sejarah, namun ceritanya sangat berbeda dan tidak masuk akal. Ini akan berdampak negatif kepada generasi muda yang menontonnya. Banyak generasi muda bahkan kaum ibu yang bisa terpengaruh oleh cerita tersebut. Karena menurut mereka, mereka menonton dari televisi, sedangkan televisi adalah sumber informasi. Mereka bisa bercerita kepada generasi muda yang berikutnya, bahwa ada cerita sejarah yang memiliki versi tahun sekian seperti ini. Ini namanya pembodohan dengan menayangkan sinetron-sinetron yang hanya memikirkan rating saja.
Masyarakat kita jangan dimanjakan untuk menikmati acara hiburan seperti itu. Walaupun memang untuk membuat acara yang bagus dan mendidik sangat susah, namun di sinilah tugas pemerintah untuk memantau dan bekerja sama dengan pihak-pihak televisi untuk membuat acara yang berkualitas dan mampu mencerdaskan anak bangsa.
Ni Luh Sophia Pandan Sari D
Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Jangan Sekadar Kejar ''Rating''
Cerita dan Hiburan di TV Harus Mencerdaskan
TELEVISI saat ini adalah media massa yang paling banyak memengaruhi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Menurut Survei International Foundation for Election System (IFES), 85% masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari televisi. Acara televisi yang mendominasi adalah sinetron. Kecuali yang ada genre khususnya. Acara sinetron yang sekarang sedang tayang inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga penyiaran pengontrol tayangan televisi. Karena sinetron yang tayang sekarang cenderung memiliki cerita yang hampir sama.
Sinetron yang tayang sekarang ini cenderung hanya mengejar rating. Walaupun mungkin memang banyak peminatnya (rating-nya tinggi) sehingga sinetron ini ceritanya hingga ratusan episode, tetapi tidak semestinya sinetron tersebut diperpanjang dengan cerita yang mustahil dan berlebihan. Pemerintah semestinya memantau dan memberikan peringatan kepada yang memproduksi sinetron tersebut agar membuat cerita yang lebih logis, menghibur dan tentunya yang mendidik. Karena selama ini masyarakat telah terbiasa menonton sinetron yang pemainnya cantik, tampan dan cerita yang dramatis. Mereka tidak sadar akan dampak dari sinetron tersebut.
Ada sinetron yang diambil dari latar belakang sejarah, namun ceritanya sangat berbeda dan tidak masuk akal. Ini akan berdampak negatif kepada generasi muda yang menontonnya. Banyak generasi muda bahkan kaum ibu yang bisa terpengaruh oleh cerita tersebut. Karena menurut mereka, mereka menonton dari televisi, sedangkan televisi adalah sumber informasi. Mereka bisa bercerita kepada generasi muda yang berikutnya, bahwa ada cerita sejarah yang memiliki versi tahun sekian seperti ini. Ini namanya pembodohan dengan menayangkan sinetron-sinetron yang hanya memikirkan rating saja.
Masyarakat kita jangan dimanjakan untuk menikmati acara hiburan seperti itu. Walaupun memang untuk membuat acara yang bagus dan mendidik sangat susah, namun di sinilah tugas pemerintah untuk memantau dan bekerja sama dengan pihak-pihak televisi untuk membuat acara yang berkualitas dan mampu mencerdaskan anak bangsa.
Ni Luh Sophia Pandan Sari D
Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Mewarisi Semangat Kartini dengan Baik
Suara Mahasiswa
Mewarisi Semangat Kartini dengan Baik
Ni Made Deviani Medawati
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Pendidkan Ganesha
Mewarisi Semangat Kartini dengan Baik
TANGGAL 21 April ini, bangsa ini memperingati Hari Kartini. Hari yang dikenal sebagai hari kebangkitan para perempuan di Indonesia. Hari yang dianggap sebagai hari penyetaraan hak antara perempuan dan lakilaki. Hari di mana seorang
perempuan bernama Kartini lahir, seorang perempuan yang mengentas kaumnya dari kebodohan. Sudah sepantasnya
perempuan Indonesia masa kini mencontoh perjuangan RA Kartini. Sehingga kita mampu menemukan sosok Kartini-kartini masa kini.
Pemikiran Kartini akan pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan sudah selayaknya kita jadikan referensi untuk pengembangan dunia pendidikan saat ini. Sehingga tokoh pendidikan saat ini tidak hanya dihiasi oleh kaum adam saja. Sudah
selayaknya kaum hawa menunjukkan dirinya sebagai bukti semangat Kartini yang melekat pada perempuan-perempuan Indonesia terwariskan dengan baik. Marilah kita semua mengajak
perempuan-perempuan Indonesia untuk mampu mewarisi semangat Kartini, khususnya dalam bidang pendidikan. Sehingga mampu membawa setetes penyegaran di tengah dahaganya kita akan kualitas pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan.
Ni Made Deviani Medawati
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Pendidkan Ganesha
Pilkada Bukan Ajang ’’Milu-milu’’
Suara Mahasiswa
Pilkada Bukan Ajang ’’Milu-milu’’
I Putu Lanang Eka Sudiarta
Mahasiswa Jurusan Manajemen
Fak. Ilmu Sosial Undiksha Singaraja
Pilkada Bukan Ajang ’’Milu-milu’’
PILKADA sering menjadi ajang promosi bagi para kandidat kepala daerah. Segala cara sering kali dilakukan untuk mendapat simpati dari masyarakat, hingga kadang jalan pintas pun dianggap pantas, dan etika-etika dalam politik seakan bukan hambatan. Terkadang
masyarakat pun terpedaya oleh sihir-sihir di zaman modern seperti
sekarang ini. Di balik itu semua, ada sisi positif yang dibawa oleh pilkada jika kita sadari, yaitu masyarakat secara tidak sadar menyatu, terlepas dari perbedaan golongan, agama, sosial, dan lain-lain. Masyarakat menyatukan aspirasi mereka demi calon unggulannya. Seandainya hal ini terus terjagi sampai calon kepala daerah terpilih, pastinya stabilitas di daerah akan sangat bagus, yang nanti manfaatnya juga akan berujung kepada masyarakat Singaraja. Oleh karena itu sebagai pemilih yang mempunyai hak suara, mari memilih dengan hati nurani, bukan karena iming-iming materi yang dijanjikan atau bukan karena sekadar milumilu
(ikut-ikutan). Karena kebanyakan pemimpin setelah terpilih mengingkari janjinya. Oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat mulai sadar untuk memilih dengan nurani, demi membawa Singaraja ke arah yang lebih baik. Satu hati, satu tujuan menuju Singaraja 1. Semoga calon yang terpilih benar-benar berkualitas dan mampu menakhodai Singaraja untuk mengarungi badai masalah/persoalan yang ada saat ini. Siapa pun yang terpilih sama saja, biru, merah, kuning, hijau, selama mereka mau berpikir untuk rakyat dan demi rakyat, tidak menggantungkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, niscaya kepemimpinan yang berkualitas akan lahir.
Mahasiswa Jurusan Manajemen
Fak. Ilmu Sosial Undiksha Singaraja
Sabtu, 10 November 2012
UN Bukan Tempat Mengadu Nasib
Suara Mahasiswa
UN Bukan Tempat Mengadu Nasib
BAGI sebagian orang utamanya para pelajar, sudah pasti tidak asing lagi di telinga mereka mendengar istilah UN atau ujian
nasional. Ujian nasional bagi para pelajar adalah suatu momok yang harus mereka hadapi. Peraturan pemerintah yang terus
UN Bukan Tempat Mengadu Nasib
nasional. Ujian nasional bagi para pelajar adalah suatu momok yang harus mereka hadapi. Peraturan pemerintah yang terus
membidik kenaikan angka kelulusan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya memang arahnya baik,
namun hal tersebut tidak bisa terlealisasi lewat UN semata. Bagi pelajar SD, belajar selama 6 tahun harus ditentukan lulus
atau tidaknya hanya dengan mengikuti UN selama beberapa hari. Begitu juga dengan para siswa SMP dan SMA, usaha mereka selama 3 tahun dipertaruhkan dengan menghadapi UN yang berlangsung beberapa hari. Walaupun pemerintah sudah memberikan sedikit kelonggaran yaitu 40% kelulusan ditentukan
oleh sekolah, sedangkan 60% ditentukan oleh pemerintah melalui UN, namun hal tersebut masih dianggap kurang adil.Ada beberapa faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah.
Pertama, yang paling mengetahui bagaimana prestasi sehari-
hari siswa adalah pihak sekolah dalam hal ini guru. Jika pemerintah mau bijak, seharusnya kelulusan para siswa ditentukan oleh pihak sekolah. UN hanya untuk mengetahui tingkat kognitif siswa saja. Padahal dalam pendidikan dituntut adanya
tiga aspek penting yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dalam UN, ketiga aspek tersebut tidak dapat ditentukan
dengan pasti.
Kedua, UN memang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Namun
di sisi lain, UN menimbulkan beberapa ekses negatif yang mengarah ke tindak kriminalitas. Salah satunya, pelaksanaan UN yang setiap tahunnya diiringi isu kebocoran soal. Ada oknumoknum
tertentu yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan. Atau masalah lain timbul dengan adanya
SMS kunci jawaban bodong alias palsu. Tentu hal-hal
tersebut berakibat sangat buruk. Ketiga, pemerintah semestinya
juga tanggap terhadap psikologis para siswa yang akan menghadapi UN. Rasa khawatir, resah, takut, senantiasa mengiringi hari-hari mereka menjelang UN. Bahkan siswa
yang pintar pun pasti merasakan hal tersebut. Rasa takut mengecewakan orangtua, pihak sekolah dan juga perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Bagaimana seseorang bisa
melakukan hal yang maksimal jika diselimuti perasaan seperti itu.
I Wayan Arnaya
Mahasiswa Manajemen Undiksha
namun hal tersebut tidak bisa terlealisasi lewat UN semata. Bagi pelajar SD, belajar selama 6 tahun harus ditentukan lulus
atau tidaknya hanya dengan mengikuti UN selama beberapa hari. Begitu juga dengan para siswa SMP dan SMA, usaha mereka selama 3 tahun dipertaruhkan dengan menghadapi UN yang berlangsung beberapa hari. Walaupun pemerintah sudah memberikan sedikit kelonggaran yaitu 40% kelulusan ditentukan
oleh sekolah, sedangkan 60% ditentukan oleh pemerintah melalui UN, namun hal tersebut masih dianggap kurang adil.Ada beberapa faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah.
Pertama, yang paling mengetahui bagaimana prestasi sehari-
hari siswa adalah pihak sekolah dalam hal ini guru. Jika pemerintah mau bijak, seharusnya kelulusan para siswa ditentukan oleh pihak sekolah. UN hanya untuk mengetahui tingkat kognitif siswa saja. Padahal dalam pendidikan dituntut adanya
tiga aspek penting yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dalam UN, ketiga aspek tersebut tidak dapat ditentukan
dengan pasti.
Kedua, UN memang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Namun
di sisi lain, UN menimbulkan beberapa ekses negatif yang mengarah ke tindak kriminalitas. Salah satunya, pelaksanaan UN yang setiap tahunnya diiringi isu kebocoran soal. Ada oknumoknum
tertentu yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan. Atau masalah lain timbul dengan adanya
SMS kunci jawaban bodong alias palsu. Tentu hal-hal
tersebut berakibat sangat buruk. Ketiga, pemerintah semestinya
juga tanggap terhadap psikologis para siswa yang akan menghadapi UN. Rasa khawatir, resah, takut, senantiasa mengiringi hari-hari mereka menjelang UN. Bahkan siswa
yang pintar pun pasti merasakan hal tersebut. Rasa takut mengecewakan orangtua, pihak sekolah dan juga perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Bagaimana seseorang bisa
melakukan hal yang maksimal jika diselimuti perasaan seperti itu.
I Wayan Arnaya
Mahasiswa Manajemen Undiksha
Hapuskan ’’Budaya’’ Corat-coret Seragam Sekolah
Suara Mahasiswa
Hapuskan ’’Budaya’’ Corat-coret Seragam Sekolah
CORAT-CORET apakah merupakan tradisi yang beretika? Jawaban dari pertanyaan ini sangat membingungkan, karena kalau siswa yang ditanya mereka akan menjawab itu merupakan tradisi yang beretika. Karena bagi siswa, hal tersebut positif sebab dalam pikiran mereka hanya rasa senang gembira setelah lulus
dalam menghadapi UN. Mereka tidak me
Hapuskan ’’Budaya’’ Corat-coret Seragam Sekolah
CORAT-CORET apakah merupakan tradisi yang beretika? Jawaban dari pertanyaan ini sangat membingungkan, karena kalau siswa yang ditanya mereka akan menjawab itu merupakan tradisi yang beretika. Karena bagi siswa, hal tersebut positif sebab dalam pikiran mereka hanya rasa senang gembira setelah lulus
dalam menghadapi UN. Mereka tidak me
mikirkan hal ke depannya, bahwa perjalanan belum berahkir sampai di situ. Rasa senang dan
kegembiraan pun diluapkan dengan cara mencorat-coret
seragam sekolah, baik itu dengan cat semprot maupun spidol berwarna. Padahal, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang
begitu penting yang mesti dilakukan, karena tidak ada hubungannya dengan masa depan. Apa hubungan seragam
yang dicorat-coret dengan usaha untuk mendapatkan perguruan tinggi, bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau, apakah seragam corat-coret tersebut bisa dipakai sebagai sarana
untuk mencari pekerjaan? Itu juga mustahil. ‘’Tradisi’’ corat-coret baju seragam untuk merayakan kelulusan tidak patut ditiru.
Bahwa ‘’budaya’’ tersebut terus diulang-ulang dari generasi
ke generasi, tentunya ia akan membentuk sebuah kebiasaan.
Karena kebiasaankebiasaan inilah yang akan menjadi pedoman dalam membentuk budaya tersebut. Yang menjadi masalah
sekarang, apakah budaya corat-coret setelah lulus UN
ini bisa dihapuskan dalam sekejap mata saja? Dibutuhkan
mindset para siswa untuk menghapuskan budaya corat-coret seragam sekolah, karena ekspresi demikian bukan saja tidak bermanfaat, tetapi justru merupakan kebiasaan buruk.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Pendidikan
Ganesha
kegembiraan pun diluapkan dengan cara mencorat-coret
seragam sekolah, baik itu dengan cat semprot maupun spidol berwarna. Padahal, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang
begitu penting yang mesti dilakukan, karena tidak ada hubungannya dengan masa depan. Apa hubungan seragam
yang dicorat-coret dengan usaha untuk mendapatkan perguruan tinggi, bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau, apakah seragam corat-coret tersebut bisa dipakai sebagai sarana
untuk mencari pekerjaan? Itu juga mustahil. ‘’Tradisi’’ corat-coret baju seragam untuk merayakan kelulusan tidak patut ditiru.
Bahwa ‘’budaya’’ tersebut terus diulang-ulang dari generasi
ke generasi, tentunya ia akan membentuk sebuah kebiasaan.
Karena kebiasaankebiasaan inilah yang akan menjadi pedoman dalam membentuk budaya tersebut. Yang menjadi masalah
sekarang, apakah budaya corat-coret setelah lulus UN
ini bisa dihapuskan dalam sekejap mata saja? Dibutuhkan
mindset para siswa untuk menghapuskan budaya corat-coret seragam sekolah, karena ekspresi demikian bukan saja tidak bermanfaat, tetapi justru merupakan kebiasaan buruk.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Pendidikan
Ganesha
''Industrialisasi'' Pilkada
Suara Mahasiswa
''Industrialisasi'' Pilkada
''Industrialisasi'' Pilkada
PALING tidak ada satu jawaban untuk pertanyaan, mengapa ongkos pilkada menjadi sangat tinggi: karena pilkada dimaknai sebagai industri politik yang kental dengan politik transaksional. Logika transaksional ini selanjutnya melahirkan praktik permakelaran dan menyuburkan praktik mafia dalam pilkada. Setidaknya, ada lima potensi lokus transaksi biaya politik yang menjadi potret politik transaksional dan industrialisasi pilkada.
Pertama, transaksi antara elite ekonomi (pengusaha penyandang dana politik) dan calon kepala daerah. Kedua, transaksi politik antara calon kepala daerah dan elite partai pendukung untuk membeli ''tiket sewa kendaraan''. Ketiga, transaksi antara tim kampanye (calon kepala daerah) dan penyelenggara atau petugas pilkada di lapangan -- praktik kolutif semacam inilah yang mendorong terjadinya kecurangan. Keempat, transaksi antara calon kepala daerah dan konsultan pemenangan. Kelima, transaksi politik antara tim kampanye (calon kepala daerah) dan pemilih.
Siklus politik transaksional ini membentuk semacam jaringan ''mafia pilkada'', yang aktornya terdiri atas calon kepala daerah, cukong politik (pengusaha penyandang dana), elite partai, penyelenggara atau petugas pilkada, serta tim sukses calon kepala daerah sebagai perantara atau calo politik. Praktik mafia dan siklus balas jasa seperti inilah yang menyebabkan tingginya ongkos politik di pilkada dan memicu maraknya kasus korupsi kepala daerah.
Fenomena maraknya korupsi para kepala daerah akibat tingginya biaya politik di pilkada mengindikasikan perlunya penataan ulang sistem penyelenggaraan pilkada, karena biaya politik perlu ditekan agar tidak menjadi pemicu korupsi. Karena itu, setidaknya ada tiga aspek yang perlu ditata ulang.
Pertama, aspek sistem penyelenggaraan, diperlukan penyederhanaan sistem pemilu, yaitu penyatuan pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional/lokal dengan pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Itu artinya, hanya ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional (pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu DPR/DPD) dan pemilu lokal (pemilihan bupati/wali kota, dan pemilihan anggota DPRD. Sementara gubernur --sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah --perlu dikaji apakah cukup dipilih melalui mekanisme di DPRD.
Kedua, dari aspek dana kampanye, diperlukan penyederhanaan biaya kampanye melalui aturan pembatasan pengeluaran belanja kampanye calon kepala daerah, agar pelaksanaan pilkada makin murah dan relatif adil.
Ketiga, dari aspek mekanisme penjaringan, diperlukan penyederhanaan sistem rekrutmen melalui kesadaran internal partai --atau dipaksakan melalui regulasi perundangan-- untuk menerapkan sistem penjaringan calon kepala daerah secara demokratis dan transparan.
Ii Kadek Nuratni
Mahasiswi Jurusan Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial Undiksha
Pertama, transaksi antara elite ekonomi (pengusaha penyandang dana politik) dan calon kepala daerah. Kedua, transaksi politik antara calon kepala daerah dan elite partai pendukung untuk membeli ''tiket sewa kendaraan''. Ketiga, transaksi antara tim kampanye (calon kepala daerah) dan penyelenggara atau petugas pilkada di lapangan -- praktik kolutif semacam inilah yang mendorong terjadinya kecurangan. Keempat, transaksi antara calon kepala daerah dan konsultan pemenangan. Kelima, transaksi politik antara tim kampanye (calon kepala daerah) dan pemilih.
Siklus politik transaksional ini membentuk semacam jaringan ''mafia pilkada'', yang aktornya terdiri atas calon kepala daerah, cukong politik (pengusaha penyandang dana), elite partai, penyelenggara atau petugas pilkada, serta tim sukses calon kepala daerah sebagai perantara atau calo politik. Praktik mafia dan siklus balas jasa seperti inilah yang menyebabkan tingginya ongkos politik di pilkada dan memicu maraknya kasus korupsi kepala daerah.
Fenomena maraknya korupsi para kepala daerah akibat tingginya biaya politik di pilkada mengindikasikan perlunya penataan ulang sistem penyelenggaraan pilkada, karena biaya politik perlu ditekan agar tidak menjadi pemicu korupsi. Karena itu, setidaknya ada tiga aspek yang perlu ditata ulang.
Pertama, aspek sistem penyelenggaraan, diperlukan penyederhanaan sistem pemilu, yaitu penyatuan pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional/lokal dengan pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Itu artinya, hanya ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional (pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu DPR/DPD) dan pemilu lokal (pemilihan bupati/wali kota, dan pemilihan anggota DPRD. Sementara gubernur --sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah --perlu dikaji apakah cukup dipilih melalui mekanisme di DPRD.
Kedua, dari aspek dana kampanye, diperlukan penyederhanaan biaya kampanye melalui aturan pembatasan pengeluaran belanja kampanye calon kepala daerah, agar pelaksanaan pilkada makin murah dan relatif adil.
Ketiga, dari aspek mekanisme penjaringan, diperlukan penyederhanaan sistem rekrutmen melalui kesadaran internal partai --atau dipaksakan melalui regulasi perundangan-- untuk menerapkan sistem penjaringan calon kepala daerah secara demokratis dan transparan.
Ii Kadek Nuratni
Mahasiswi Jurusan Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial Undiksha
Parpol Hanya Tumbuhkan KKN?
Suara Mahasiswa
Parpol Hanya Tumbuhkan KKN?
PARTAI politik yang seharusnya sebagai penyalur aspirasi rakyat kini fungsinya banyak tidak sesuai. Banyak terjadi pelencengan fungsi parpol antara lain, hanya digunakan untuk menumbuhkan
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masing-masing parpol ini harus berbagi untuk mendapatkan kursi terbanyak. Tak jarang juga parpol digunakan sebagai ajang perlombaan,
Parpol Hanya Tumbuhkan KKN?
PARTAI politik yang seharusnya sebagai penyalur aspirasi rakyat kini fungsinya banyak tidak sesuai. Banyak terjadi pelencengan fungsi parpol antara lain, hanya digunakan untuk menumbuhkan
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masing-masing parpol ini harus berbagi untuk mendapatkan kursi terbanyak. Tak jarang juga parpol digunakan sebagai ajang perlombaan,
berlomba-lomba untuk mencari kedudukan tertinggi. Akibatnya masyarakat hanya dijadikan sebagai alat fondasi utama untuk mencari kedudukan. Masyarakat berada pada posisi lemah, karena hanya akan tunduk, akan diberikan ‘’serangan fajar’’ oleh masing-masing parpol tersebut. Misalnya, dalam pilkada masing-masing parpol pasti akan mencalonkan 1 paket untuk mengikuti pilkada tersebut. Dari calon ini pasti akan mengeluarkan berjutajuta bahkan bisa mencapai miliaran uang untuk kampanye. Ini bukan hal yang luar
biasa, karena pasangan tersebut memiliki harta yang melimpah.
Tetapi terkadang juga ada beberapa paket pasangan yang sama sekali tidak memandang sistem kampanye seperti itu. Artinya mereka hanya mengandalkan hati nurani dari masyarakat saja
dalam perolehan suara. Menilik lebih jelas, pasangan yang mengeluarkan dana begitu banyak dalam kampanyenya,
baik untuk pembuatan baliho, spanduk maupun bantuan-bantuan langsung tunai maupun berupa jasa dan barang kepada masyarakat maupun tim suksesnya, kalau nanti terpilih, maka pasangan ini hanya akan memanfaatkan jabatannya. Mereka tidak akan melihat ke bawah lagi, karena akan menutupi dana yang sudah dipergunakan tersebut dengan cara memanfaatkan danadana sosial, seperti BLT (bantuan langsung tunai) misalnya.
Dana ini pasti akan diendapkan terlebih dulu sebelum dibagikan
kepada masayarakat. Intinya, masyarakat hanya disuap dengan
‘’satu atau dua sendok nasi’’ saja sudah senang sekali, padahal
mereka tidak tahu bahwa mereka mestinya mendapatkan
bantuan lebih dari satu atau dua sendok nasi tersebut. Jadi, apakah partai politik hanya menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme? Pemerintah mestinya membuat kebijakan
untuk mengurangi para koruptor di negeri ini.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fakultas Ilmu
Sosial Undiksha
biasa, karena pasangan tersebut memiliki harta yang melimpah.
Tetapi terkadang juga ada beberapa paket pasangan yang sama sekali tidak memandang sistem kampanye seperti itu. Artinya mereka hanya mengandalkan hati nurani dari masyarakat saja
dalam perolehan suara. Menilik lebih jelas, pasangan yang mengeluarkan dana begitu banyak dalam kampanyenya,
baik untuk pembuatan baliho, spanduk maupun bantuan-bantuan langsung tunai maupun berupa jasa dan barang kepada masyarakat maupun tim suksesnya, kalau nanti terpilih, maka pasangan ini hanya akan memanfaatkan jabatannya. Mereka tidak akan melihat ke bawah lagi, karena akan menutupi dana yang sudah dipergunakan tersebut dengan cara memanfaatkan danadana sosial, seperti BLT (bantuan langsung tunai) misalnya.
Dana ini pasti akan diendapkan terlebih dulu sebelum dibagikan
kepada masayarakat. Intinya, masyarakat hanya disuap dengan
‘’satu atau dua sendok nasi’’ saja sudah senang sekali, padahal
mereka tidak tahu bahwa mereka mestinya mendapatkan
bantuan lebih dari satu atau dua sendok nasi tersebut. Jadi, apakah partai politik hanya menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme? Pemerintah mestinya membuat kebijakan
untuk mengurangi para koruptor di negeri ini.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fakultas Ilmu
Sosial Undiksha
Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN
Suara Mahasiswa
Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN
INOVASI memang tidak pernah ada henti. Demikian juga dengan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Membuat serta mengeluarkan kebijakan ibarat hal yang wajib bagi pemerintah selama memegang tampuk pemerintahan. Kebijakan itu tidak
lain dengan niat dan tujuan untuk memperbaiki suatu sistem. Lain menteri lain pula solusi, karena itu kita tidak usah
Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN
INOVASI memang tidak pernah ada henti. Demikian juga dengan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Membuat serta mengeluarkan kebijakan ibarat hal yang wajib bagi pemerintah selama memegang tampuk pemerintahan. Kebijakan itu tidak
lain dengan niat dan tujuan untuk memperbaiki suatu sistem. Lain menteri lain pula solusi, karena itu kita tidak usah
heran ketika menteri berganti kebijakan berganti pula. Dua tahun belakangan,
Mendiknas mengeluarkan dua kebijakan yang mengundang
perbincangan publik. Pertama, tentang standar nilai kelulusan siswa. Setiap mata pelajaran yang diujikan, minimal siswa harus mencapai nilai 5,5, dan ujian nasional dimajukan pada bulan
Maret. Kedua, wacana penggabungan ujian nasional (UN)
dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN).
Dengan maksud, kalau sudah terintegrasi UN dan SNMPTN, maka secara otomatis hasil UN bisa dijadikan modal untuk masuk ke perguruan tinggi. Wacana ini sempat lenyap begitu saja, namun
baru-baru ini Mendiknas kembali mengeluarkan kebijakan baru, bahwa nilai ujian nasional (UN) jadi salah satu syarat untuk
masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Pengintegrasian ini sebenarnya cukup baik namun juga akan menambah tekanan psikologis peserta ujian nasional nanti, ujian nasional semakin menjadi momok bagi para siswa. Menghadapi ujian nasional
ibarat hidup dan mati bagi para siswa. Terlebih jika benar nanti nilai UN jadi syarat masuk ke PTN. Beban siswa jadi bertambah,
beban harus lulus dan beban harus mendapatkan nilai yang tinggi agar nanti ketika mendaftar di PTN dapat diterima. Efektifkah kebijakan ini dalam upaya penyeleksian calon mahasiswa yang akan memasuki PTN? Karena kita tahu, bahwa SNMPTN
merupakan tradisi yang telah sekian lama berlangsung
di hampir semua perguruan tinggi. Kita lihat saja jawabannya nanti, sebuah babak baru dunia pendidikan di Indonesia.
I Putu Lanang Eka Sudiarta
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fak. Ilmu Sosial
Undiksha Singaraja
Mendiknas mengeluarkan dua kebijakan yang mengundang
perbincangan publik. Pertama, tentang standar nilai kelulusan siswa. Setiap mata pelajaran yang diujikan, minimal siswa harus mencapai nilai 5,5, dan ujian nasional dimajukan pada bulan
Maret. Kedua, wacana penggabungan ujian nasional (UN)
dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN).
Dengan maksud, kalau sudah terintegrasi UN dan SNMPTN, maka secara otomatis hasil UN bisa dijadikan modal untuk masuk ke perguruan tinggi. Wacana ini sempat lenyap begitu saja, namun
baru-baru ini Mendiknas kembali mengeluarkan kebijakan baru, bahwa nilai ujian nasional (UN) jadi salah satu syarat untuk
masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Pengintegrasian ini sebenarnya cukup baik namun juga akan menambah tekanan psikologis peserta ujian nasional nanti, ujian nasional semakin menjadi momok bagi para siswa. Menghadapi ujian nasional
ibarat hidup dan mati bagi para siswa. Terlebih jika benar nanti nilai UN jadi syarat masuk ke PTN. Beban siswa jadi bertambah,
beban harus lulus dan beban harus mendapatkan nilai yang tinggi agar nanti ketika mendaftar di PTN dapat diterima. Efektifkah kebijakan ini dalam upaya penyeleksian calon mahasiswa yang akan memasuki PTN? Karena kita tahu, bahwa SNMPTN
merupakan tradisi yang telah sekian lama berlangsung
di hampir semua perguruan tinggi. Kita lihat saja jawabannya nanti, sebuah babak baru dunia pendidikan di Indonesia.
I Putu Lanang Eka Sudiarta
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fak. Ilmu Sosial
Undiksha Singaraja
Rakyat Kini Tak Mudah Percaya pada Agenda Pemimpin
Suara Mahasiswa
Rakyat Kini Tak Mudah Percaya
pada Agenda Pemimpin
MASA reformasi dikonsepkan sebagai masa perubahan di segala aspek yang menyangkut tatanan kenegaraan terutama pada aspek kepemerintahan. Masa reformasi bisa berdampak positif pada masyarakat dan cenderung menuju perbaikan kalau kita mampu membentuk pemimpin yang benar-benar pro-rakyat. Baik buruknya
Rakyat Kini Tak Mudah Percaya
pada Agenda Pemimpin
reformasi sangat berdampak pada kehidupan masyarakat terutama yang ada di kalangan bawah. Kenyataannya di lapangan
sekarang, perebutan kekuasaan baik jabatan sebagai presiden, gubernur, bupati, dan legislatif bukan hal yang ‘’tabu’’ lagi.
Rakyat adalah sasaran paling empuk untuk dijadikan ‘’dirayu’’ agar bersedia memilih dan pada akhirnya rakyat pula yang menikmati kebohongankebohongan atau janji-janji manis yang selalu dilontarkan. Tidak hanya pada masa-masa perkenalan atau kampanye oleh para kandidat tertentu, setelah muncul sang pemenang dalam pemilu tersebut, belum tentu bahkan tidak menepati janji yang pernah mereka lontarkan. Bahkan adakalanya
mereka cenderung menutup mata dan telinga terhadap kondisi masyarakat.
Belajar dari sanalah rakyat hingga kini tidak mudah percaya
dan peduli pada apa yang diagendakan setiap lima tahun sekali. Masyarakat kini sudah muak dengan janji manis dan harapan-harapan menuju masa depan yang lebih baik, tetapi kenyataannya malah menambah parah penderitaan rakyat. Saat ini rakyat hanya bisa menjerit dengan beban dan penderitaan yang diembannya, sedangkan para penguasa/pemimpin justru terkesan tak peduli.
Banyak ketimpangan yang belakangan ini merebak karena kepentingan para penguasa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan negara, korupsi dan lainnya.
Luh Putu Ayu Ita
Purnama Yanti
Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial,
Undiksha
sekarang, perebutan kekuasaan baik jabatan sebagai presiden, gubernur, bupati, dan legislatif bukan hal yang ‘’tabu’’ lagi.
Rakyat adalah sasaran paling empuk untuk dijadikan ‘’dirayu’’ agar bersedia memilih dan pada akhirnya rakyat pula yang menikmati kebohongankebohongan atau janji-janji manis yang selalu dilontarkan. Tidak hanya pada masa-masa perkenalan atau kampanye oleh para kandidat tertentu, setelah muncul sang pemenang dalam pemilu tersebut, belum tentu bahkan tidak menepati janji yang pernah mereka lontarkan. Bahkan adakalanya
mereka cenderung menutup mata dan telinga terhadap kondisi masyarakat.
Belajar dari sanalah rakyat hingga kini tidak mudah percaya
dan peduli pada apa yang diagendakan setiap lima tahun sekali. Masyarakat kini sudah muak dengan janji manis dan harapan-harapan menuju masa depan yang lebih baik, tetapi kenyataannya malah menambah parah penderitaan rakyat. Saat ini rakyat hanya bisa menjerit dengan beban dan penderitaan yang diembannya, sedangkan para penguasa/pemimpin justru terkesan tak peduli.
Banyak ketimpangan yang belakangan ini merebak karena kepentingan para penguasa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan negara, korupsi dan lainnya.
Luh Putu Ayu Ita
Purnama Yanti
Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial,
Undiksha
Tumbuhkan Jiwa ''Entrepreneur'' di Kalangan Generasi Muda
Suara Mahasiswa
Tumbuhkan Jiwa ''Entrepreneur'' di Kalangan Generasi Muda
Tumbuhkan Jiwa ''Entrepreneur'' di Kalangan Generasi Muda
GENERASI muda ibarat urat nadi bagi suatu bangsa dan negara. Sehingga setiap negara pasti membentuk generasi muda mereka untuk diarahkan dan diberikan pendidikan untuk kemajuan negara. Di Indonesia, seperti kita ketahui bersama ada pendidikan wajib 9 tahun untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Selepas dari kewajiban belajar 9 tahun tersebut, bisa kita lihat bahwa kesadaran generasi muda kita sangat tinggi untuk mengenyam pendidikan. Ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru di berbagai universitas dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Apakah peningkatan kesadaran untuk berpendidikan tinggi ini mampu membawa negara ke arah yang lebih baik? Tentu melalui pendidikan kita bisa melakukan perubahan. Namun mengapa setelah banyak sarjana yang lulus perubahan tidak banyak dapat dilihat? Bahkan banyak sekali kita temui sarjana kita yang pengangguran.
Situasi ini harus menjadi perhatian kita sebagai generasi muda. Agar nantinya kita tidak mendapatkan julukan sarjana pengangguran, kita harus berpikir kreatif dari sekarang. Jangan hanya pintar teori dalam menghafal dan menjawab soal ujian. Kita harus berpikir kreatif untuk membuat hal-hal yang baru dan mengembangkan soft skill.
Diperlukan jiwa entrepreneur sejak dini. Mengapa hal ini menjadi penting, karena selama ini banyak dari masyarakat kita bersekolah sampai sarjana untuk menjadi guru sehingga kelak menjadi PNS, dapat bekerja di perusahaan swasta terkenal. Pemikiran yang demikian sesungguhnya tidak membawa kemajuan dalam negara kita.
Pengembangan jiwa enterpreneur sejak dini akan mengarahkan generasi muda pada kreativitas menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, untuk diri sendiri maupun memberikan pekerjaan bagi orang lain. Pemanfaatan ilmu yang dimiliki dengan baik oleh kalangan generasi muda akan membuat suatu negara maju, tidak saja dilihat dari tinggi pendidikannya namun juga jumlah wirausahawan yang ada dalam negara tersebut.
Kita masih memerlukan 0,44% untuk mencapai 2% dalam batas minimal untuk membawa negara ini menjadi negara maju. Mari kita mulai dengan hal yang kecil, jangan malu untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal.
Ni Luh Sophia Pandan Sari Dwijaksara
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Situasi ini harus menjadi perhatian kita sebagai generasi muda. Agar nantinya kita tidak mendapatkan julukan sarjana pengangguran, kita harus berpikir kreatif dari sekarang. Jangan hanya pintar teori dalam menghafal dan menjawab soal ujian. Kita harus berpikir kreatif untuk membuat hal-hal yang baru dan mengembangkan soft skill.
Diperlukan jiwa entrepreneur sejak dini. Mengapa hal ini menjadi penting, karena selama ini banyak dari masyarakat kita bersekolah sampai sarjana untuk menjadi guru sehingga kelak menjadi PNS, dapat bekerja di perusahaan swasta terkenal. Pemikiran yang demikian sesungguhnya tidak membawa kemajuan dalam negara kita.
Pengembangan jiwa enterpreneur sejak dini akan mengarahkan generasi muda pada kreativitas menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, untuk diri sendiri maupun memberikan pekerjaan bagi orang lain. Pemanfaatan ilmu yang dimiliki dengan baik oleh kalangan generasi muda akan membuat suatu negara maju, tidak saja dilihat dari tinggi pendidikannya namun juga jumlah wirausahawan yang ada dalam negara tersebut.
Kita masih memerlukan 0,44% untuk mencapai 2% dalam batas minimal untuk membawa negara ini menjadi negara maju. Mari kita mulai dengan hal yang kecil, jangan malu untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal.
Ni Luh Sophia Pandan Sari Dwijaksara
Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mengapa Tak Mencontoh Strategi Negara yang Berhasil
Suara Mahasiswa
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Mengapa Tak Mencontoh Strategi Negara yang Berhasil
Mencontoh dan mencontek terkadang disamaartikan. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda dan kualitas berbeda pula. Jika diartikan secara sederhana, yang disebut mencontoh bisa dibilang suatu kegiatan menggunakan objek asli sebagai pedoman, panduan dan gambaran untuk dibuat produk baru yang bisa dikreasikan menjadi lebih inovatif. Sedangkan mencontek adalah kegiatan menjiplak secara total terhadap produk asli, yang pada hasil akhirnya akan menjadi produk yang sama persis.
Pada tahap mencontek tidak ada penilaian terhadap proses kerja. Yang menjadi titik berat penilaian hanya hasil kerja pada akhir kegiatan. Berbeda dengan tahap mencontoh, yang sangat memperhatikan proses kerja dan usaha kerja keras untuk membuat sesuatu yang berbeda dari produk yang telah dicontoh. Tidak ada unsur inovasi dan kreativitas serta usaha inilah yang membuat kualitas dari mencontek jauh lebih rendah dari mencontoh.
Hal ini yang sebenarnya perlu diperhatikan pemerintah kita terutama pada bidang pendidikan. Kita ketahui kualitas pendidikan kita masih belum banyak bisa bersaing. Sedangkan pemerintah sangat ingin mutu pendidikan di negeri ini setara dengan negara tetangga. Namun cara dari pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkadang kurang tepat. Misalnya saja kebijakan penentuan standar minimum nilai UN yang terus menerus dinaikkan dan mencapai angka 5,5 di tahun 2012. Memang tidak setinggi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki nilai standar minimal UN senilai 7. Namun jika hanya berupaya mengejar standar negara tetangga tanpa memikirkan bagaimana negara tetangga bisa mencapai standar tersebut, mungkin bisa dibilang mencontek.
Mengapa tidak mencontoh upaya dan kebijakan-kebijakan serta strategi dari negara yang telah berhasil, dibandingkan hanya mencontek standar saja? Memang sulit, banyak perbedaan mendasar yang menjadi kendala untuk mampu diterapkannya kebijakan yang optimal di negara kita. Entah masalah demografis, geografis, distribusi pendapatan yang tidak merata dan berbagai faktor kendala lain. Namun dengan semangat bersama dan pemerintahan bebas korupsi, kita harus yakin suatu saat, walau memerlukan waktu lebih lama, pasti bisa mengejar dan melampaui negara-negara lainnya.
I Wayan Sudarya
Mahasiswa Jurusan S-1 Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial, Undiksha
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Mengapa Tak Mencontoh Strategi Negara yang Berhasil
Mencontoh dan mencontek terkadang disamaartikan. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda dan kualitas berbeda pula. Jika diartikan secara sederhana, yang disebut mencontoh bisa dibilang suatu kegiatan menggunakan objek asli sebagai pedoman, panduan dan gambaran untuk dibuat produk baru yang bisa dikreasikan menjadi lebih inovatif. Sedangkan mencontek adalah kegiatan menjiplak secara total terhadap produk asli, yang pada hasil akhirnya akan menjadi produk yang sama persis.
Pada tahap mencontek tidak ada penilaian terhadap proses kerja. Yang menjadi titik berat penilaian hanya hasil kerja pada akhir kegiatan. Berbeda dengan tahap mencontoh, yang sangat memperhatikan proses kerja dan usaha kerja keras untuk membuat sesuatu yang berbeda dari produk yang telah dicontoh. Tidak ada unsur inovasi dan kreativitas serta usaha inilah yang membuat kualitas dari mencontek jauh lebih rendah dari mencontoh.
Hal ini yang sebenarnya perlu diperhatikan pemerintah kita terutama pada bidang pendidikan. Kita ketahui kualitas pendidikan kita masih belum banyak bisa bersaing. Sedangkan pemerintah sangat ingin mutu pendidikan di negeri ini setara dengan negara tetangga. Namun cara dari pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkadang kurang tepat. Misalnya saja kebijakan penentuan standar minimum nilai UN yang terus menerus dinaikkan dan mencapai angka 5,5 di tahun 2012. Memang tidak setinggi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki nilai standar minimal UN senilai 7. Namun jika hanya berupaya mengejar standar negara tetangga tanpa memikirkan bagaimana negara tetangga bisa mencapai standar tersebut, mungkin bisa dibilang mencontek.
Mengapa tidak mencontoh upaya dan kebijakan-kebijakan serta strategi dari negara yang telah berhasil, dibandingkan hanya mencontek standar saja? Memang sulit, banyak perbedaan mendasar yang menjadi kendala untuk mampu diterapkannya kebijakan yang optimal di negara kita. Entah masalah demografis, geografis, distribusi pendapatan yang tidak merata dan berbagai faktor kendala lain. Namun dengan semangat bersama dan pemerintahan bebas korupsi, kita harus yakin suatu saat, walau memerlukan waktu lebih lama, pasti bisa mengejar dan melampaui negara-negara lainnya.
I Wayan Sudarya
Mahasiswa Jurusan S-1 Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial, Undiksha
Membentuk Kepribadian yang Baik bagi Pendidik dan Peserta Didik
SUARA MAHASISWA
Membentuk Kepribadian yang Baik
Membentuk Kepribadian yang Baik
bagi Pendidik dan Peserta Didik
Pendidikan Indonesia belum mampu membentuk kepribadian yang baik bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Karenanya, pembangunan mental dan moral dalam dunia pendidikan kita sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan kita. Pemerintah perlu memikirkan rencana untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan ikut mengawasi pelaksanaan ujian nasional atau mencarikan solusi tepat misalnya dengan cara menyediakan lahan untuk pelajar mengembangkan kreativitasnya di bidang akademik maupun non-akademik.
Sebagaimana kita ketahui, bangsa yang besar adalah bangsa yang berpendidikan. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa majunya pendidikan bangsa tersebut. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai gerak hidup bangsa.
Kualitas pendidikan dipermasalahkan, jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Untuk mencapai taraf yang diharapkan itu, Indonesia mulai menerapkan ujian akhir nasional dalam kurun lima tahun belakangan ini. Dalam UN pemerintah selalu menentukan standar kelulusan yang harus dicapai oleh para peserta didik di sekolah menengah. Tentu saja ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
Pendidikan Indonesia belum mampu membentuk kepribadian yang baik bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Karenanya, pembangunan mental dan moral dalam dunia pendidikan kita sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan kita. Pemerintah perlu memikirkan rencana untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan ikut mengawasi pelaksanaan ujian nasional atau mencarikan solusi tepat misalnya dengan cara menyediakan lahan untuk pelajar mengembangkan kreativitasnya di bidang akademik maupun non-akademik.
Sebagaimana kita ketahui, bangsa yang besar adalah bangsa yang berpendidikan. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa majunya pendidikan bangsa tersebut. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai gerak hidup bangsa.
Kualitas pendidikan dipermasalahkan, jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Untuk mencapai taraf yang diharapkan itu, Indonesia mulai menerapkan ujian akhir nasional dalam kurun lima tahun belakangan ini. Dalam UN pemerintah selalu menentukan standar kelulusan yang harus dicapai oleh para peserta didik di sekolah menengah. Tentu saja ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
I Made Agus Rusmana
(Mahasiswa Jurusan S-1 Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial Undiksha Singaraja)
(Mahasiswa Jurusan S-1 Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial Undiksha Singaraja)
