21.48
MANAJEMEN
Suara Mahasiswa
Parpol Hanya Tumbuhkan KKN?
PARTAI politik yang seharusnya sebagai penyalur aspirasi rakyat kini fungsinya banyak tidak sesuai. Banyak terjadi pelencengan fungsi parpol antara lain, hanya digunakan untuk menumbuhkan
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masing-masing parpol ini harus berbagi untuk mendapatkan kursi terbanyak. Tak jarang juga parpol digunakan sebagai ajang perlombaan,
Parpol Hanya Tumbuhkan KKN?
PARTAI politik yang seharusnya sebagai penyalur aspirasi rakyat kini fungsinya banyak tidak sesuai. Banyak terjadi pelencengan fungsi parpol antara lain, hanya digunakan untuk menumbuhkan
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Masing-masing parpol ini harus berbagi untuk mendapatkan kursi terbanyak. Tak jarang juga parpol digunakan sebagai ajang perlombaan,
berlomba-lomba untuk mencari kedudukan tertinggi. Akibatnya masyarakat hanya dijadikan sebagai alat fondasi utama untuk mencari kedudukan. Masyarakat berada pada posisi lemah, karena hanya akan tunduk, akan diberikan ‘’serangan fajar’’ oleh masing-masing parpol tersebut. Misalnya, dalam pilkada masing-masing parpol pasti akan mencalonkan 1 paket untuk mengikuti pilkada tersebut. Dari calon ini pasti akan mengeluarkan berjutajuta bahkan bisa mencapai miliaran uang untuk kampanye. Ini bukan hal yang luar
biasa, karena pasangan tersebut memiliki harta yang melimpah.
Tetapi terkadang juga ada beberapa paket pasangan yang sama sekali tidak memandang sistem kampanye seperti itu. Artinya mereka hanya mengandalkan hati nurani dari masyarakat saja
dalam perolehan suara. Menilik lebih jelas, pasangan yang mengeluarkan dana begitu banyak dalam kampanyenya,
baik untuk pembuatan baliho, spanduk maupun bantuan-bantuan langsung tunai maupun berupa jasa dan barang kepada masyarakat maupun tim suksesnya, kalau nanti terpilih, maka pasangan ini hanya akan memanfaatkan jabatannya. Mereka tidak akan melihat ke bawah lagi, karena akan menutupi dana yang sudah dipergunakan tersebut dengan cara memanfaatkan danadana sosial, seperti BLT (bantuan langsung tunai) misalnya.
Dana ini pasti akan diendapkan terlebih dulu sebelum dibagikan
kepada masayarakat. Intinya, masyarakat hanya disuap dengan
‘’satu atau dua sendok nasi’’ saja sudah senang sekali, padahal
mereka tidak tahu bahwa mereka mestinya mendapatkan
bantuan lebih dari satu atau dua sendok nasi tersebut. Jadi, apakah partai politik hanya menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme? Pemerintah mestinya membuat kebijakan
untuk mengurangi para koruptor di negeri ini.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fakultas Ilmu
Sosial Undiksha
biasa, karena pasangan tersebut memiliki harta yang melimpah.
Tetapi terkadang juga ada beberapa paket pasangan yang sama sekali tidak memandang sistem kampanye seperti itu. Artinya mereka hanya mengandalkan hati nurani dari masyarakat saja
dalam perolehan suara. Menilik lebih jelas, pasangan yang mengeluarkan dana begitu banyak dalam kampanyenya,
baik untuk pembuatan baliho, spanduk maupun bantuan-bantuan langsung tunai maupun berupa jasa dan barang kepada masyarakat maupun tim suksesnya, kalau nanti terpilih, maka pasangan ini hanya akan memanfaatkan jabatannya. Mereka tidak akan melihat ke bawah lagi, karena akan menutupi dana yang sudah dipergunakan tersebut dengan cara memanfaatkan danadana sosial, seperti BLT (bantuan langsung tunai) misalnya.
Dana ini pasti akan diendapkan terlebih dulu sebelum dibagikan
kepada masayarakat. Intinya, masyarakat hanya disuap dengan
‘’satu atau dua sendok nasi’’ saja sudah senang sekali, padahal
mereka tidak tahu bahwa mereka mestinya mendapatkan
bantuan lebih dari satu atau dua sendok nasi tersebut. Jadi, apakah partai politik hanya menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme? Pemerintah mestinya membuat kebijakan
untuk mengurangi para koruptor di negeri ini.
I Made Kristiadi Martha
Mahasiswa Jurusan
Manajemen Fakultas Ilmu
Sosial Undiksha
0 komentar:
Posting Komentar